Ketika mendengar kata “politik”, banyak rajazeus slot orang langsung membayangkan parlemen, pemilu, partai politik, atau bahkan konflik kekuasaan. Namun, tidak semua negara menjalankan sistem politik dengan cara yang konvensional. Di berbagai penjuru dunia, ada negara-negara yang mengembangkan sistem politik yang sangat unik — entah karena warisan sejarah, budaya lokal, atau eksperimen sosial yang sengaja diterapkan.
Beberapa di antaranya menerapkan sistem demokrasi langsung tanpa presiden, menggabungkan kerajaan dan parlemen, atau bahkan mengatur pemerintahan berdasarkan prinsip spiritual dan kebahagiaan rakyat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sistem politik di beberapa negara yang paling unik di dunia: Swiss, Bhutan, Vatikan, Liechtenstein, dan Somalia. Masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kekuasaan dapat dijalankan dan masyarakat dapat diatur.
1. Swiss – Negara Tanpa Presiden Tetap
Swiss sering dijadikan contoh stabilitas politik. Namun, yang membuat sistem politiknya unik adalah tidak adanya satu orang presiden tetap.
A. Sistem Dewan Federal
Pemerintahan Swiss dijalankan oleh tujuh anggota Dewan Federal, di mana setiap tahun satu anggota dipilih sebagai presiden, hanya untuk fungsi seremonial. Artinya, kekuasaan eksekutif tidak terpusat, tetapi dibagi rata di antara semua anggota.
B. Demokrasi Langsung
Warga Swiss memiliki hak yang sangat luas untuk memengaruhi kebijakan. Melalui sistem referendum dan inisiatif rakyat, masyarakat bisa mengusulkan atau membatalkan undang-undang secara langsung. Dalam setahun, bisa terjadi beberapa referendum nasional dan lokal.
C. Netralitas yang Kuat
Secara internasional, Swiss terkenal netral. Negara ini tidak tergabung dalam NATO dan tetap netral dalam berbagai konflik dunia. Ini menjadikan politik luar negeri Swiss unik karena mengutamakan diplomasi dan kemanusiaan.
2. Bhutan – Politik Berbasis Kebahagiaan
Bhutan adalah salah satu negara paling spiritual di dunia, dan pendekatan politiknya sangat berbeda dari negara lain karena menekankan Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto sebagai tolok ukur utama pembangunan.
A. Monarki Konstitusional
Bhutan adalah kerajaan, namun pada tahun 2008 bertransformasi menjadi monarki konstitusional. Raja Bhutan secara sukarela mengurangi kekuasaannya dan mendorong transisi ke sistem demokrasi parlementer.
B. Politik Berdasarkan Etika dan Moral
Partai politik dan pemimpin diwajibkan untuk menjalankan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai budaya Bhutan: kesederhanaan, konservasi lingkungan, dan keharmonisan sosial.
C. Peran Spiritual dalam Pemerintahan
Banyak keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan prinsip spiritualitas Buddhis, menjadikan Bhutan sebagai contoh langka dari politik yang menggabungkan agama dan pemerintahan tanpa konflik kekuasaan.
3. Vatikan – Negara Politik Teokratik Terkecil di Dunia
Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia yang sepenuhnya dipimpin oleh pemimpin agama — Paus.
A. Pemerintahan oleh Paus
Sebagai kepala Gereja Katolik Roma, Paus memiliki kekuasaan tertinggi dalam segala hal di Vatikan, baik dalam urusan agama maupun politik. Tidak ada pemilu umum seperti di negara lain.
B. Konklaf Kardinal
Ketika seorang Paus wafat atau mengundurkan diri, Konklaf Kardinal — sekelompok kardinal senior dari seluruh dunia — berkumpul di Kapel Sistina untuk memilih Paus baru. Proses ini tertutup dan sangat sakral.
C. Ukuran dan Fungsi
Dengan luas hanya sekitar 44 hektare, Vatikan tidak memiliki sistem partai politik, namun memainkan peran penting dalam diplomasi internasional, terutama dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian global.
4. Liechtenstein – Raja dan Rakyat Bersinergi
Liechtenstein adalah negara kecil di Eropa dengan salah satu sistem politik paling unik karena memadukan monarki absolut dan demokrasi langsung.
A. Peran Pangeran yang Aktif
Berbeda dari kerajaan simbolis seperti di Inggris, Pangeran Liechtenstein memiliki kekuasaan nyata. Ia dapat membubarkan parlemen, memveto undang-undang, dan mengatur kebijakan luar negeri.
B. Hak Rakyat untuk Menghapus Monarki
Uniknya, rakyat juga memiliki hak konstitusional untuk menghapus monarki melalui referendum. Ini menciptakan keseimbangan kekuasaan yang tidak biasa — di mana raja punya kuasa, tapi tetap bisa dicabut oleh rakyat.
C. Ukuran Kecil, Tapi Efektif
Dengan populasi sekitar 40.000 orang, sistem pemerintahan berjalan sangat efisien dan nyaris tanpa konflik politik besar. Model ini dianggap sebagai “laboratorium demokrasi kecil”.
5. Somalia – Politik Tanpa Pemerintahan Tetap
Somalia menawarkan sisi ekstrem dari keunikan politik — yaitu sistem yang hampir tanpa pemerintahan pusat yang efektif selama beberapa dekade.
A. Perpecahan dan Klansentrisme
Setelah kejatuhan rezim Siad Barre pada 1991, Somalia mengalami kekosongan pemerintahan pusat. Negara ini terbagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh klan-klan lokal dan milisi.
B. Eksperimen Pemerintahan Federal
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membentuk pemerintahan federal, namun keberhasilannya masih terbatas. Struktur politik Somalia sering berubah dan sulit diprediksi.
C. Pemerintahan Lokal yang Mandiri
Beberapa wilayah seperti Somaliland dan Puntland mengembangkan sistem pemerintahan sendiri secara de facto, meskipun tidak diakui internasional sebagai negara merdeka. Mereka memiliki parlemen, pemilu, dan militer sendiri.
Kesimpulan
BACA JUGA: Kisruh Politik Indonesia Tahun 2025: Transisi Kekuasaan Ketegangan Elite dan Gelombang Protes
Politik di negara-negara unik ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu model pemerintahan yang mutlak cocok untuk semua. Sistem politik bisa terbentuk karena faktor budaya, sejarah, spiritualitas, atau bahkan krisis. Swiss menunjukkan keindahan dari demokrasi langsung tanpa pemimpin tunggal; Bhutan memperlihatkan bahwa kebahagiaan bisa menjadi tujuan politik; Vatikan menunjukkan bahwa kekuasaan agama bisa berjalan dalam sistem negara; sementara Liechtenstein dan Somalia masing-masing menunjukkan bentuk ekstrem dari stabilitas dan ketidakstabilan.
Dengan memahami sistem politik yang berbeda, kita bisa memperluas perspektif dan menyadari bahwa demokrasi bukan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bisa berjalan efektif — selama rakyat tetap menjadi bagian sentral dari proses pengambilan keputusan.