Janekennedy – Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat

Peran anak muda dalam kontestasi politik kontemporer sangat diperhitungkan sebagai bagian penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi. Ditengah saat ini, Indonesia sedang menghadapi era bonus demografi yang dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun keatas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total penduduk Indonesia. Momentum tersebut tentu harus dihadapi dengan perencanaan yang matang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa “Melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak adanya fasilitas yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai”. Maka dalam menghadapi tahun politik saat ini, pemerintah perlu menyadari bahwa pentingnya peran pemuda dalam pelaksanaan kontestasi politik merupakan bagian dalam upaya mempersiapkan kualitas SDM yang mempuni.

Posisi generasi milinial saat ini memang sangat diperhitungkan pada tahun joker123 politik mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial sangat dibutuhkan dalam kemajuan dan perkembangan kebijakan-kebijakan strategis yang bermanfaat bagi lingkungannya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2018 lalu, jumlah pemilih muda generasi milenial mencapai 70-80 juta jiwa dari total 193 juta pemilih se-Indonesia. Artinya, hampir 40% pemilih milenial memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pemilu dan dalam menentukan pemimpin untuk masa mendatang.

Belakangan ini, kita juga melihat beberapa partai politik yang melakukan kampanye dengan semboyan “Politik Anak Muda”. Inisiatif untuk menyusun strategi kampanye berbasis keterlibatan anak muda merupakan salah satu langkah efektif bagi partai meraup suara mayoritas yang saat ini dimiliki anak-anak muda. Seperti halnya Partai Amanan Nasional (PAN) membentuk Kaukus Milenial, Partai NasDem membentuk Garda Pemuda NasDem, dan partai lainnya yang juga sama memiliki fokus perekrutan suara milenial. Hal ini tentu didasarkan pada kesempatan strategis bagi para organisasi-organisasi politik untuk melalui berbagai percepatan dalam memberikan ruang bagi anak muda untuk terjun ke dalam dunia politik praktis.

Maka dari itu, agar anak-anak muda mampu beradaptasi memberikan dampak positif sebagai arti kehadiran mereka dalam proses kontestasi politik mendatang dibutuhkan adanya bekal pengetahuan sebagai modal mereka dalam bersaing secara ideal dan konsisten. Anak muda sebagai bonus demograsi harus dimaknai sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk melalukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) produktif yang melimpah. Apalagi ini berkaitan dengan agenda besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Indonesia di tahun 2030.

Gejolak keterlibatan anak muda dalam kontestasi politik nasional bisa dimaknai sebagai dampak baik dan buruk. Salah satu dampak buruk akibat dari keterlibatan anak muda sebagai partisipasi politik adalah ketidakingintahuan (apatisme) mereka terhadap proses politik yang terjadi saat ini. Akibatnya, banyak pemilih muda mengabaikan seluruh pelaksanaan politik yang diakibatkan dari tindakan penyelewengan tugas oleh para perumus kebijakan. Inilah yang harus menjadi perhatian utama terkhusus bagi pemerintah dan partai politik untuk dapat menumbuhkan kembali kepercayaan anak-anak muda untuk berpartisipasi ke dalam dunia politik.

Baca Juga : Wartawan Istana Ungkap Kekuatan Politik Jokowi yang Meningkat di Tengah Tantangan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel), Heriansyah menekankan peran penting Forum Perangkat Daerah dalam rangka perumusan isu strategis untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Kalsel 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi pedoman dalam rencana pembangunan Provinsi Kalsel ke depan,” ujar Heriansyah dalam sambutannya di kantor Bakesbangpol Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).

Kesbangpol memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan slot77 umum di daerah, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kehidupan umat beragama, penanganan konflik sosial, pengembangan demokrasi, serta koordinasi perangkat daerah.

Menurutnya, semua pihak yang berwenang harus dijalankan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, yang mana ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai stakeholder, termasuk Kapolda Kalsel, Danrem 101/Ant, Kepala Bappeda Kalsel, perwakilan dari FKUB, FPK, FKUM, serta kepala dan perwakilan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam forum ini, Bappeda Kalsel yang diwakili oleh Angga Bagas juga menyoroti pentingnya perencanaan strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi tahun 2030, Kalsel akan memiliki mayoritas penduduk usia produktif, sehingga perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalsel, Kompol M. Adriyan Noya, menekankan bahwa berbagai kebijakan pasca-Pilkada 2024 akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di Kalsel.

“Termasuk potensi pemekaran wilayah dan berbagai tantangan keamanan lainnya seperti bencana alam, demonstrasi, serta ancaman kejahatan siber dan narkoba,” ujarnya.

Perwakilan Korem 101/Ant, Mayor Cke Muchlisun, menyoroti peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk dalam program cetak sawah dan ketahanan pangan, serta pentingnya menjaga keamanan sosial dari ancaman narkoba, judi online, dan disinformasi di media sosial. MC Kalsel/Fuz

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Deivy Donna Inggrid Supit, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta yang juga memiliki peran penting sebagai narasumber, termasuk Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) se-Indonesia, para Kabid/Pembimas Kristen dari berbagai provinsi, serta peserta dari Ditjen Bimas Kristen. Deivy menekankan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan elemen kunci dalam menyusun rancangan Renstra yang benar-benar komprehensif dan tepat sasaran.

“Melalui keterlibatan para Kepala Biro IAKN, kita mendapatkan perspektif yang luas mengenai kebutuhan pendidikan Kristen di berbagai daerah, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Sementara itu, Kabid/Pembimas Kristen memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi pelayanan keagamaan di masing-masing wilayah, termasuk tantangan dan potensi yang dihadapi umat Kristen di tingkat lokal,” ujar Deivy.

Baca Juga ” Fungsi Lembaga Politik Dalam Sistem Pemerintahan Dengan Peran Penting “