Janekennedy - Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat - Polarisasi politik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia

2025-03-29 | admin9

Forum Perangkat Daerah, Bakesbangpol Kalsel Rumuskan Isu Strategis

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel), Heriansyah menekankan peran penting Forum Perangkat Daerah dalam rangka perumusan isu strategis untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Kalsel 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi pedoman dalam rencana pembangunan Provinsi Kalsel ke depan,” ujar Heriansyah dalam sambutannya di kantor Bakesbangpol Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).

Kesbangpol memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan slot77 umum di daerah, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kehidupan umat beragama, penanganan konflik sosial, pengembangan demokrasi, serta koordinasi perangkat daerah.

Menurutnya, semua pihak yang berwenang harus dijalankan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, yang mana ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai stakeholder, termasuk Kapolda Kalsel, Danrem 101/Ant, Kepala Bappeda Kalsel, perwakilan dari FKUB, FPK, FKUM, serta kepala dan perwakilan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam forum ini, Bappeda Kalsel yang diwakili oleh Angga Bagas juga menyoroti pentingnya perencanaan strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi tahun 2030, Kalsel akan memiliki mayoritas penduduk usia produktif, sehingga perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalsel, Kompol M. Adriyan Noya, menekankan bahwa berbagai kebijakan pasca-Pilkada 2024 akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di Kalsel.

“Termasuk potensi pemekaran wilayah dan berbagai tantangan keamanan lainnya seperti bencana alam, demonstrasi, serta ancaman kejahatan siber dan narkoba,” ujarnya.

Perwakilan Korem 101/Ant, Mayor Cke Muchlisun, menyoroti peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk dalam program cetak sawah dan ketahanan pangan, serta pentingnya menjaga keamanan sosial dari ancaman narkoba, judi online, dan disinformasi di media sosial. MC Kalsel/Fuz

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Deivy Donna Inggrid Supit, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta yang juga memiliki peran penting sebagai narasumber, termasuk Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) se-Indonesia, para Kabid/Pembimas Kristen dari berbagai provinsi, serta peserta dari Ditjen Bimas Kristen. Deivy menekankan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan elemen kunci dalam menyusun rancangan Renstra yang benar-benar komprehensif dan tepat sasaran.

“Melalui keterlibatan para Kepala Biro IAKN, kita mendapatkan perspektif yang luas mengenai kebutuhan pendidikan Kristen di berbagai daerah, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Sementara itu, Kabid/Pembimas Kristen memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi pelayanan keagamaan di masing-masing wilayah, termasuk tantangan dan potensi yang dihadapi umat Kristen di tingkat lokal,” ujar Deivy.

2025-03-27 | admin4

Fungsi Lembaga Politik Dalam Sistem Pemerintahan Dengan Peran Penting

Lembaga politik memainkan peran vital dalam sistem pemerintahan suatu negara. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan semua warga negara.

Artikel ini bakal membicarakan secara mendalam perihal peran dan fungsi lembaga politik, dan juga bagaimana lembaga-lembaga selanjutnya beroperasi dalam konteks sistem pemerintahan modern.

Pengertian Lembaga Politik

Lembaga politik sanggup didefinisikan sebagai organisasi atau badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi politik dalam suatu negara. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam sistem pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengelolaan kekuasaan negara.

Beberapa karakteristik utama lembaga politik antara lain:

Memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur
Memiliki kewenangan yang diakui secara hukum
Menjalankan fungsi-fungsi politik layaknya legislasi, eksekusi, dan yudikasi
Berperan dalam sistem pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
Mewakili keperluan penduduk dalam sistem pemerintahan

Lembaga politik sanggup dibagi menjadi sebagian jenis berdasarkan fungsinya, layaknya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berlainan tetapi saling melengkapi dalam sistem pemerintahan.

Fungsi Utama Lembaga Politik

Lembaga politik memiliki sebagian fungsi utama yang penting dalam menjalankan sistem pemerintahan, di antaranya:

1. Pembuatan Kebijakan

Salah satu fungsi paling penting lembaga politik adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Lembaga legislatif layaknya DPR berperan dalam membawa dampak undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beragam tahapan seperti:

Identifikasi kasus dan keperluan masyarakat
Perumusan alternatif kebijakan
Pembahasan dan perdebatan
Pengambilan keputusan
Pengesahan kebijakan

Kebijakan yang dihasilkan termasuk beragam bidang layaknya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya. Fungsi pembuatan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan ada aturan dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, lembaga politik lebih-lebih lembaga eksekutif bertugas untuk jalankan kebijakan tersebut. Presiden dan jajaran kabinetnya bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan konkret. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi:

Penyusunan rencana aksi dan program kerja
Pengalokasian sumber daya (anggaran, SDM, layanan prasarana)
Koordinasi antar lembaga dan lembaga terkait
Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan kebijakan ini memastikan bahwa apa yang udah diputuskan sanggup diimplementasikan dengan baik dan menambahkan fungsi nyata bagi masyarakat.

3. Pengawasan dan Kontrol

Lembaga politik juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Fungsi ini lebih-lebih dilakukan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Beberapa wujud pengawasan yang dilakukan antara lain:

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN
Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
Pengujian undang-undang terhadap UUD
Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara
Pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum

Fungsi pengawasan ini penting untuk menghambat penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Lembaga Politik dalam Sistem Pemerintahan

Selain menjalankan fungsi-fungsi utamanya, lembaga politik juga memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, di antaranya:

1. Menjaga Stabilitas Politik

Lembaga politik berperan dalam melindungi stabilitas sistem politik dan pemerintahan. Hal ini dilakukan lewat sebagian cara:

Menyelesaikan konflik keperluan secara damai lewat mekanisme yang ada
Menyediakan saluran aspirasi bagi masyarakat
Melakukan rekrutmen dan kaderisasi pemimpin politik
Menyelenggarakan penentuan lazim yang demokratis
Menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara

Stabilitas politik penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewakili Kepentingan Masyarakat

Lembaga politik lebih-lebih partai politik dan lembaga perwakilan rakyat berperan dalam menyuarakan aspirasi dan keperluan penduduk dalam sistem politik. Beberapa wujud perwakilan keperluan ini meliputi:

Menyampaikan aspirasi konstituen dalam sidang parlemen
Mengajukan rencana undang-undang sesuai keperluan masyarakat
Melakukan advokasi kebijakan pro-rakyat
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Peran perwakilan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disita sesuai dengan tekad dan keperluan rakyat.

3. Pendidikan Politik

Lembaga politik juga berperan dalam menambahkan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan lewat beragam langkah seperti:

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan
Kampanye penentuan umum
Diskusi dan debat publik perihal isu-isu politik
Pelatihan kepemimpinan politik
Publikasi Info perihal kebijakan dan sistem politik

Pendidikan politik penting untuk menaikkan partisipasi dan kesadaran politik penduduk sehingga sanggup berperan aktif dalam sistem demokrasi.

Jenis-Jenis Lembaga Politik

Dalam sistem pemerintahan modern, terkandung sebagian jenis lembaga politik utama yang menjalankan fungsi-fungsi penting, di antaranya:

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk jalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari:

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
Wakil Presiden
Menteri-menteri kabinet
Lembaga pemerintah non-kementerian

Lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk membawa dampak kebijakan, mengelola anggaran negara, jalankan program pembangunan, dan menegakkan hukum.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif atau parlemen adalah lembaga yang bertugas membawa dampak undang-undang dan jalankan pengawasan terhadap pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi (pembuatan undang-undang), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari:

Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KY)

Lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk mengadili perkara, menguji undang-undang, dan melindungi independensi kekuasaan kehakiman.

4. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk beroleh dan menjalankan kekuasaan politik. Fungsi utama partai politik meliputi:

Rekrutmen politik
Sosialisasi politik
Agregasi kepentingan
Komunikasi politik
Kontrol terhadap pemerintah

Partai politik berperan penting dalam menjembatani aspirasi penduduk dengan sistem pengambilan kebijakan.

Tantangan dan Permasalahan Lembaga Politik

Meskipun memiliki peran dan fungsi yang penting, lembaga politik juga hadapi beragam tantangan dan problem dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu tantangan terbesar bagi lembaga politik adalah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa wujud penyimpangan yang sering terjadi meliputi:

Suap dalam sistem legislasi
Markup anggaran proyek pemerintah
Nepotisme dalam pengisian jabatan publik
Konflik keperluan dalam pengambilan kebijakan
Pemanfaatan layanan negara untuk keperluan pribadi

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini sanggup merusak keyakinan publik dan menghambat efektivitas lembaga politik dalam menjalankan fungsinya.

2. Krisis Kepercayaan Publik

Lembaga politik juga hadapi tantangan berbentuk menurunnya keyakinan publik. Beberapa faktor yang membawa dampak perihal ini antara lain:

Kinerja lembaga yang tidak memuaskan
Perilaku elit politik yang tidak patut
Janji-janji politik yang tidak ditepati
Kebijakan yang tidak pro-rakyat
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Krisis keyakinan ini sanggup membawa dampak rendahnya partisipasi politik penduduk dan delegitimasi lembaga politik.

3. Polarisasi Politik

Tantangan lain yang dihadapi lembaga politik adalah meningkatnya polarisasi dan konflik kepentingan. Beberapa wujud polarisasi yang sering terjadi meliputi:

Persaingan antar partai politik yang tidak sehat
Konflik ideologi dan identitas
Politisasi isu SARA
Pertentangan pusat-daerah
Gesekan antar lembaga negara

Polarisasi politik ini sanggup menghambat sistem pengambilan ketentuan dan mengganggu stabilitas sistem pemerintahan.

Upaya Penguatan Lembaga Politik

Untuk menangani beragam tantangan dan menaikkan efektivitas lembaga politik, dibutuhkan beragam usaha penguatan, antara lain:

1. Reformasi Sistem Politik

Reformasi sistem politik dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola lembaga politik. Beberapa langkah yang sanggup dilakukan meliputi:

Penyederhanaan sistem kepartaian
Penguatan sistem checks and balances antar lembaga
Peningkatan kualitas penentuan umum
Penguatan otonomi daerah
Reformasi birokrasi

Reformasi sistem politik dikehendaki sanggup menciptakan lembaga politik yang lebih efisien dan akuntabel.

2. Penguatan Integritas dan Profesionalisme

Upaya lain yang dibutuhkan adalah menaikkan integritas dan profesionalisme para pejabat dan aparatur lembaga politik. Hal ini sanggup dilakukan melalui:

Penerapan kode etik yang ketat
Peningkatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Penguatan pengawasan internal dan eksternal
Penerapan reward and punishment yang tegas

Peningkatan integritas dan profesionalisme ini penting untuk membangun keyakinan publik terhadap lembaga politik.

3. Peningkatan Partisipasi Publik

Penguatan lembaga politik juga membutuhkan peningkatan partisipasi publik dalam sistem politik. Beberapa langkah yang sanggup dilakukan antara lain:

Peningkatan pendidikan politik masyarakat
Penguatan peran civil society
Pemanfaatan teknologi Info untuk keterbukaan Info publik
Pelibatan penduduk dalam sistem pembuatan kebijakan
Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat

Partisipasi publik yang aktif sanggup menaikkan akuntabilitas lembaga politik dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Klik : selaparangtv.com

2025-03-23 | admin3

Partai Gerindra: Sejarah Visi dan Peran Politik di Indonesia

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah salah satu partai politik https://newmoorthycafe.com/ yang memiliki pengaruh signifikan di Indonesia. Didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia, Gerindra telah menjadi salah satu partai yang memiliki peran penting dalam peta politik nasional. Artikel ini akan membahas tentang sejarah, visi, dan peran Partai Gerindra dalam kancah politik Indonesia.

BACA JUGA BERITA LAINNYA DISINI: 4 Anggota Militer Yang Memiliki Karir Politik Yang Cemerlang Di Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Partai Gerindra

Partai Gerindra didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 oleh Prabowo Subianto, seorang mantan perwira tinggi TNI yang juga merupakan tokoh politik Indonesia. Gerindra lahir dengan tujuan untuk memberikan alternatif bagi rakyat Indonesia dan menciptakan perubahan besar dalam politik nasional. Nama “Gerindra” merupakan singkatan dari “Gerakan Indonesia Raya,” yang mencerminkan visi partai untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan.

Prabowo Subianto, yang merupakan pendiri sekaligus ketua umum partai ini, memiliki latar belakang yang kuat dalam militer dan dunia usaha. Hal ini menjadikannya sosok yang dikenal luas di Indonesia, terutama dalam dunia politik dan pertahanan. Sejak awal berdirinya, Gerindra berusaha membangun citra sebagai partai yang memperjuangkan nasionalisme, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi dan misi Partai Gerindra mencerminkan komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan mandiri. Gerindra mengedepankan ideologi yang berfokus pada kepentingan rakyat Indonesia dan kedaulatan bangsa.

Visi Partai Gerindra

Visi Partai Gerindra adalah untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera, dengan mengutamakan kepentingan nasional serta kemandirian bangsa. Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berbasis pada pemerataan ekonomi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Misi Partai Gerindra

Misi utama Partai Gerindra adalah memperjuangkan Indonesia yang lebih maju, lebih berdaulat, dan lebih berkeadilan. Adapun beberapa misi yang diusung oleh partai ini antara lain:

Membangun ekonomi Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada asing dan meningkatkan daya saing nasional.
Memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.
Menjaga kedaulatan negara dengan memperkuat pertahanan nasional dan menjaga stabilitas politik dalam negeri.

3. Kiprah Politik Gerindra di Indonesia

Partai Gerindra mulai memperoleh perhatian besar dalam politik Indonesia sejak pemilu 2009. Pada pemilu tersebut, Gerindra berhasil meraih cukup suara untuk masuk ke dalam parlemen, meskipun masih tergolong partai baru. Sejak saat itu, Gerindra terus mengembangkan basis dukungannya di seluruh Indonesia, berfokus pada isu-isu nasionalisme, keberpihakan kepada rakyat, dan kemandirian ekonomi.

Pemilu 2014 dan Prabowo Subianto

Pada pemilu 2014, Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo bersaing ketat dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014, dan meskipun kalah, Gerindra berhasil memperoleh jumlah suara yang signifikan, menjadikannya salah satu partai terbesar di Indonesia. Momen ini menandai posisi Gerindra sebagai kekuatan politik yang harus diperhitungkan.

Pemilu 2019 dan Posisi Partai

Pada Pemilu 2019, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kali ini, meskipun Prabowo kembali kalah dalam pemilu, Gerindra berhasil memperkuat posisinya di parlemen, bahkan berhasil meningkatkan jumlah kursinya. Keputusan Prabowo untuk berkoalisi dengan Joko Widodo setelah pemilu 2019 menunjukkan sikap pragmatis partai ini dalam menghadapi dinamika politik dan mencari peluang untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

Gerindra dalam Koalisi Pemerintah

Setelah Pilpres 2019, Gerindra menjadi salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah bersama dengan PDI-P, Golkar, dan beberapa partai lainnya. Meskipun awalnya berada di posisi oposisi, keputusan Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo membawa pengaruh politik yang signifikan, dengan Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju.

4. Peran Gerindra dalam Pembangunan Politik Indonesia

Sebagai partai yang mendukung nasionalisme dan kemandirian, Gerindra memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan politik Indonesia. Beberapa peran penting Gerindra dalam politik Indonesia antara lain:

Pengawasan terhadap Pemerintah

Gerindra berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu partai terbesar di parlemen, Gerindra memiliki kekuatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat

Gerindra terus mengupayakan kebijakan yang pro-rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta pemerataan pembangunan. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Gerindra sering kali mengusulkan program-program yang mendukung sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur.

Konsolidasi Nasionalisme

Gerindra juga memainkan peran penting dalam memperkuat nasionalisme Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Dalam hal ini, Gerindra menjadi kekuatan yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional, baik dalam konteks ekonomi maupun politik.

5. Tantangan dan Prospek Partai Gerindra

Meskipun Gerindra telah menunjukkan keberhasilan dalam beberapa pemilu, partai ini menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan posisinya di kancah politik Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah menjaga konsistensi dalam mengusung isu-isu yang relevan dengan rakyat, serta mengatasi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan visi partai.

Namun, Gerindra memiliki prospek yang cerah dalam pemilu mendatang, dengan dukungan basis massa yang cukup besar, terutama di kalangan pemilih yang mendukung nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Prabowo Subianto, partai ini berpeluang untuk terus memainkan peran penting dalam politik Indonesia.

2025-03-09 | admin2

4 Anggota Militer Yang Memiliki Karir Politik Yang Cemerlang Di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka, tugas militer yang sebelumnya berperang memperjuangkan kemerdekaan, justru berkurang. Seperti tidak tersedia kembali hal-hal genting yang wajib dilakukan, bahkan jikalau memang situasi negara udah terlampau aman, nasib tentara pun layaknya menggantung.

Lalu, siapa saja tokoh-tokoh militer Indonesia yang berkiprah di politik yang dulu menyita peran di dalam perpolitikan di tanah air sejak masa kemerdekaan sampai saat ini?

1. Soeharto

Jalan militer menuju panggung politik mengerti terbuka terlampau lebar saat Soeharto menggapai tampuk kekuasaan sebagai presiden di masa Orde Baru. Soeharto terlampau membuka area seluas bisa saja bagi orang-orang militer untuk terlibat di dalam kehidupan politik, terutama di pemerintahan.

Adalah rencana Dwifungsi ABRI yang melenggangkan dan melegalkan langkah militer untuk berperan di dalam politik. Dwifungsi ABRI diklaim miliki basic hukum yang kuat lantaran didukung UUD 1945. Hal ini ditegaskan oleh Departemen Hankam di dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI (1978).

Pelaksanaan Dwifungsi ABRI sendiri dilegitimasi melalui penetapan basic hukum yang berkesinambungan, dari Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 sampai Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978, terhitung Undang-undang No. 82 Tahun 1982.

2. Try Sutrisno

Nama Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno memang populer sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Jauh sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Try sendiri merupakan Panglima ABRI. Pada tahun 1974, Try terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto.

Lalu pada bulan Februari 1993, saat yang serupa di mana Try berhenti dari posisinya sebagai Pangab dan sebulan sebelum MPR dijadwalkan bersua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden.

Kala itu, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk Wakil Presiden. Namun, ketentuan tak tercantum di dalam rezim Soeharto sendiri adalah wajib menunggu Presiden dulu untuk mengajukan calon yang dipilihnya.

3. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan terjun ke dunia politik setelah wajib pensiun dini pada umur 50 tahun pada 1999 karena diminta Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk ke di dalam kabinet dan menjadi menteri. Saat itu, SBY sendiri memang mengaku sedih meninggalkan dunia militer.

Rasa sedih itu nampak lantaran SBY dan keluarga memang lebih miliki cita-cita untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Apalagi, peluang itu memang terbuka terlampau lebar karena pada saat bersamaan Panglima TNI Jenderal Wiranto mengusulkan SBY sebagai KSAD kepada presiden.

Cita-cita menjadi KSAD terhitung udah nampak sejak SBY lulus Akademi Militer. SBY yang selanjutnya terjun ke dunia politik menjelaskan bahwa keputusan yang memicu dirinya batal memimpin Angkatan Darat itu memang terlampau berat.

4. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dikenal secara luas sebagai sosok perwira militer, pengusaha, dan politisi Indonesia. Ia mengawali karier militernya pada tahun 1969 bersama mendaftar di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah SBY.

Baca Juga : Kabar Politik: Prabowo Siap Maju di Pilpres 2029 hingga Rencana Jokowi Bikin Partai

Selesai meniti pendidikan di sana, Prabowo mengawali karier di TNI AD dan merasa bertugas pada operasi-operasi militer di Timor Timur. Kariernya melesat di Komando Pasukan Khusus, di mana ia memimpin Detasemen Penanggulangan Teror dan sesudah itu sebagai komandan jenderal, memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma.

Di akhir masa Orde Baru, Prabowo bertugas sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Lalu, karier militernya berakhir bersama pangkat letnan jenderal setelah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira Angkatan Darat.

2025-02-23 | admin9

Demokrat Akan Gelar Kongres, Bahas AD/ART hingga Dukungan ke Prabowo-Gibran

Kongres ke-6 Partai Demokrat akan diselenggarakan pada 24-25 Februari 2025 di Jakarta. Acara ini akan menetapkan arah partai dalam lima tahun akan datang, termasuk membahas dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan antara Ketua Biasa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPD se-Indonesia pada Minggu (23/2/2025) menjadi langkah permulaan untuk menetapkan kongres berjalan lancar dan demokratis. Pertemuan juga untuk mengabsorpsi aspirasi sebelum kongres.

AHY berkeinginan menetapkan suara seluruh kader terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

“Saya mendapatkan silaturahmi dari para ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Tempat Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua-ketua DPC, berarti di tingkat kabupaten dan kota, termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya berkeinginan mendengar juga apa yang berkeinginan diberi tahu oleh para pimpinan,” tutur AHY di kediaman Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

AHY menekankan pentingnya memperdengarkan aspirasi dari seluruh kader di tempat. Sebab, hasil kongres akan menyusun kebijakan Partai Demokrat dalam menghadapi tantangan politik dan sosial ke depan.

Selain itu, kongres diinginkan dapat menciptakan keputusan yang representatif dan diterima https://www.braxtonatlakenorman.com/ oleh seluruh kader.

Agenda utama kongres mencakup membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja, taktik politik, dan visi misi Partai Demokrat.

Menentukan Arah Partai Demokrat Lima Tahun Datang

Kongres Partai Demokrat akan menjadi penentu arah dan taktik partai selama lima tahun ke depan. Pembahasan visi, misi, dan program-program yang akan dilakukan akan mencakup beraneka aspek pembangunan nasional. Partai Demokrat berkomitmen untuk mensupport program pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu fokus utama ialah kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber tenaga manusia, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kongres akan merumuskan taktik dan langkah konkret untuk menempuh tujuan tersebut.

Pembahasan AD/ART juga bertujuan untuk menetapkan partai tetap relevan dan cakap menghadapi perkembangan politik terupdate.

Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Demokrat menyatakan janjinya untuk mensupport program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini akan diciptakan lewat kontribusi kongkrit dalam beraneka sektor pembangunan.

Janji tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam program kerja Partai Demokrat jangka waktu akan datang. Kongres akan menjadi forum untuk merumuskan taktik dan langkah konkret dalam mensupport program-program pemerintah.

Dukungan ini diinginkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Partai Demokrat berkeinginan dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

2025-02-21 | admin9

Kabar Politik: Prabowo Siap Maju di Pilpres 2029 hingga Rencana Jokowi Bikin Partai

Informasi politik dalam sepekan terakhir, minggu kedua Februari 2025, cukup menarik perhatian. Mulai dari info pengangkatan staf khusus kementerian di tengah efesiensi anggaran, hingga info Presiden Prabowo Subianto bakal maju kembali di Pilpres 2029.

Informasi politik lainnya yang cukup mendapatkan rajaolympus sorotan merupakan penunjukan seorang prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Di sisi lain, warta soal NasDem tidak sepakat soal penghapusan presidential threshold juga mewarnai pemberitaan minggu ini.

Tapi, di antara semuanya, info Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bakal menyusun partai juga cukup menghebohkan. Di sisi lain, menantu Jokowi—Bobby Nasution dan orang dekat Jokowi—Ahmad Luthfi, legal gabung Gerindra.

Kontra prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil bermula saat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama atau Dirut Perum Bulog.

Penunjukan ini tertuang rajaolympusrajaolympus dalam Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Kontra muncul lantaran Mayjen Novi Helmy masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif di jabatan sipil alias tidak pensiun saat mendapatkan jabatan sipil hal yang demikian.

Menurut Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Khairul Fahmi penunjukan Novi Helmy sebagai melanggar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 seputar Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Menurut Fahmi, Bulog tidak masuk daftar pengecualian bagi TNI boleh menjabat di ranah sipil.

“Seperti dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI. Artinya pengangkatan itu berada di luar ketentuan yang masih berlaku saat ini,” ujar Fahmi saat dihubungi, pada Senin, 10 Februari 2025.

Ia menerangkan tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan kawasan, dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar. Sementara itu, berdasarkan Fahmi, peran Bulog tidak terkait segera dengan tugas pertahanan.

Pemerintah angkat staf khusus kementerian saat info efisiensi anggaran

Pada Selasa, 11 Februari 2025, pemerintah menuai sorotan lantaran melantik sederet staf khusus Menteri Pertahanan di tengah info efisiensi anggaran. Mereka yang diangkat merupakan Deddy Corbuzier,.Lenis Kogoya, Kris Wijoyo Soepandji, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat, dan Indra Irawan.

Pelantikan dijalankan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan dan diumumkan via Instagram dia pada 11 Februari 2025, pukul 13.00 WIB. Adapun Sylvia Efi Widyantari Sumarlin dilantik sebagai Pembantu Khusus Menhan.

“Aku melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta,” kata Sjafrie dikutip dari Instagram dia

Megawati ziarah makam Nabi Muhammad, doakan untuk bangsa

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri membawa info dari Arab Saudi. Ia berziarah di makam Nabi Muhammad pada Rabu malam, 12 Februari 2025, waktu setempat, berakhir menunaikan ibadah umroh. Dalam kans itu, dia memanjatkan doa untuk keluarganya dan bangsa di Raudhah, satu area di Masjid Nabawi, Madinah, yang berada di antara mimbar dan makam nabi.

Keterangan tertulis legal menyebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Pengorbanan (PDIP) itu dan rombongan menjelang kawasan Masjid Nabawi menumpangi buggy car. Rombongan segera menjelang Masjid Nabawi dan segera menjalankan salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah taubat, dan salat sunnah hajat.

Megawati kemudian dipandu oleh Syaikh Musthafa Muhammad al-‘Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi serta penjaga makam, untuk memberi tahu salam terhadap Nabi Muhammad. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarganya.

2025-01-30 | admin4

Stabilitas Politik: Kunci untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Negara

Stabilitas politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa stabilitas politik, pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sebuah negara dapat terhambat, bahkan berisiko mengalami kemunduran. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, menjaga stabilitas politik bukan hanya soal kelancaran pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian stabilitas politik, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pentingnya stabilitas politik bagi pembangunan sebuah negara.

1. Apa Itu Stabilitas Politik?

Stabilitas politik adalah kondisi di mana sistem politik suatu negara berjalan dengan lancar, terorganisir dengan baik, dan terjaga secara konsisten, tanpa adanya gejolak atau ketidakpastian yang mengganggu pemerintahan. Dalam negara yang stabil secara politik, lembaga-lembaga pemerintahan berfungsi dengan baik, hukum ditegakkan, serta peran partai politik dan masyarakat dapat berjalan dengan seimbang.

Stabilitas politik juga berkaitan dengan ketenangan dalam hubungan antar kekuatan politik yang ada, baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta keberlanjutan dalam kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Politik

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas politik, baik di negara berkembang maupun negara maju. Beberapa faktor utama tersebut antara lain:

Kekuatan Institusi Politik
Kekuatan dan integritas lembaga negara, seperti sistem hukum, lembaga legislatif, dan eksekutif, sangat menentukan stabilitas politik. Lembaga yang kuat dan bebas dari korupsi dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan mampu menangani masalah-masalah sosial secara tepat.
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, seperti pemilu yang adil dan transparan, dapat memperkuat legitimasi pemerintahan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses politik, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Keamanan dan Penegakan Hukum
Keamanan yang terjaga dan penegakan hukum yang adil memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara dapat melindungi mereka dari ancaman baik internal maupun eksternal. Ketika penegakan hukum lemah, ketidakstabilan politik cenderung muncul.
Ekonomi yang Stabil
Ekonomi yang stabil dan berkembang menjadi landasan untuk menciptakan kestabilan politik. Ketidakstabilan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan sosial dan menyebabkan protes atau ketegangan politik.

3. Pentingnya Stabilitas Politik bagi Pembangunan Negara

Stabilitas politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan sebuah negara. Beberapa alasan mengapa stabilitas politik penting antara lain:

Mendukung Pembangunan Ekonomi
Negara yang memiliki stabilitas politik dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengusaha dan investor cenderung lebih memilih negara yang stabil politiknya karena mereka merasa aman dalam berinvestasi. Dengan demikian, stabilitas politik secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Dengan adanya pemerintahan yang stabil, kebijakan yang pro-rakyat dapat dijalankan dengan lebih efektif. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merata akan tercapai lebih cepat di negara yang stabil politiknya.
Mengurangi Potensi Konflik
Negara dengan stabilitas politik yang tinggi cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik sosial, etnis, atau agama secara damai. Proses mediasi dan rekonsiliasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga potensi terjadinya perang saudara atau kekerasan politik dapat diminimalkan.
Memperkuat Posisi Internasional
Negara yang stabil politiknya akan lebih dihormati dalam hubungan internasional. Kepercayaan negara-negara lain kepada stabilitas politik negara tersebut akan mempermudah kerjasama internasional dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan diplomasi.

4. Tantangan dalam Mencapai Stabilitas Politik

Meskipun stabilitas politik sangat penting, tidak semua negara dapat mencapainya dengan mudah. Beberapa tantangan yang dapat menghambat stabilitas politik di antaranya:

Konflik Internal
Ketegangan etnis, agama, atau kelas sosial yang tidak terselesaikan dapat memicu kerusuhan yang merusak stabilitas politik.
Korupsi
Korupsi di kalangan pejabat negara atau lembaga-lembaga negara dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengguncang stabilitas politik.
Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin dapat menciptakan ketidakpuasan sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik.

5. Menjaga Stabilitas Politik di Indonesia

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, terus berupaya menjaga stabilitas politik melalui pemilu yang demokratis, pembentukan kebijakan yang inklusif, dan penguatan lembaga-lembaga negara. Namun, tantangan seperti polarisasi politik, korupsi, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Untuk menjaga stabilitas politik, penting bagi seluruh elemen bangsa—baik pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga media massa—untuk berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Stabilitas politik bukan hanya tentang kedamaian dalam bernegara, tetapi juga fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan modernisasi, menjaga stabilitas rajazeus sebagai situs judi online terbaik politik menjadi tantangan yang kompleks, namun sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Bagi Indonesia, stabilitas politik adalah kunci untuk mewujudkan negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat di kancah internasional.