Janekennedy – Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel), Heriansyah menekankan peran penting Forum Perangkat Daerah dalam rangka perumusan isu strategis untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Kalsel 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi pedoman dalam rencana pembangunan Provinsi Kalsel ke depan,” ujar Heriansyah dalam sambutannya di kantor Bakesbangpol Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).

Kesbangpol memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan slot77 umum di daerah, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kehidupan umat beragama, penanganan konflik sosial, pengembangan demokrasi, serta koordinasi perangkat daerah.

Menurutnya, semua pihak yang berwenang harus dijalankan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, yang mana ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai stakeholder, termasuk Kapolda Kalsel, Danrem 101/Ant, Kepala Bappeda Kalsel, perwakilan dari FKUB, FPK, FKUM, serta kepala dan perwakilan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam forum ini, Bappeda Kalsel yang diwakili oleh Angga Bagas juga menyoroti pentingnya perencanaan strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi tahun 2030, Kalsel akan memiliki mayoritas penduduk usia produktif, sehingga perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalsel, Kompol M. Adriyan Noya, menekankan bahwa berbagai kebijakan pasca-Pilkada 2024 akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di Kalsel.

“Termasuk potensi pemekaran wilayah dan berbagai tantangan keamanan lainnya seperti bencana alam, demonstrasi, serta ancaman kejahatan siber dan narkoba,” ujarnya.

Perwakilan Korem 101/Ant, Mayor Cke Muchlisun, menyoroti peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk dalam program cetak sawah dan ketahanan pangan, serta pentingnya menjaga keamanan sosial dari ancaman narkoba, judi online, dan disinformasi di media sosial. MC Kalsel/Fuz

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Deivy Donna Inggrid Supit, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta yang juga memiliki peran penting sebagai narasumber, termasuk Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) se-Indonesia, para Kabid/Pembimas Kristen dari berbagai provinsi, serta peserta dari Ditjen Bimas Kristen. Deivy menekankan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan elemen kunci dalam menyusun rancangan Renstra yang benar-benar komprehensif dan tepat sasaran.

“Melalui keterlibatan para Kepala Biro IAKN, kita mendapatkan perspektif yang luas mengenai kebutuhan pendidikan Kristen di berbagai daerah, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Sementara itu, Kabid/Pembimas Kristen memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi pelayanan keagamaan di masing-masing wilayah, termasuk tantangan dan potensi yang dihadapi umat Kristen di tingkat lokal,” ujar Deivy.

Baca Juga ” Fungsi Lembaga Politik Dalam Sistem Pemerintahan Dengan Peran Penting “

Lembaga politik memainkan peran vital dalam sistem pemerintahan suatu negara. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan semua warga negara.

Artikel ini bakal membicarakan secara mendalam perihal peran dan fungsi lembaga politik, dan juga bagaimana lembaga-lembaga selanjutnya beroperasi dalam konteks sistem pemerintahan modern.

Pengertian Lembaga Politik

Lembaga politik sanggup didefinisikan sebagai organisasi atau badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi politik dalam suatu negara. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam sistem pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengelolaan kekuasaan negara.

Beberapa karakteristik utama lembaga politik antara lain:

• Memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur
• Memiliki kewenangan yang diakui secara hukum
• Menjalankan fungsi-fungsi politik layaknya legislasi, eksekusi, dan yudikasi
• Berperan dalam sistem pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
• Mewakili keperluan penduduk dalam sistem pemerintahan

Lembaga politik sanggup dibagi menjadi sebagian jenis berdasarkan fungsinya, layaknya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berlainan tetapi saling melengkapi dalam sistem pemerintahan.

Fungsi Utama Lembaga Politik

Lembaga politik memiliki sebagian fungsi utama yang penting dalam menjalankan sistem pemerintahan, di antaranya:

1. Pembuatan Kebijakan

Salah satu fungsi paling penting lembaga politik adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Lembaga legislatif layaknya DPR berperan dalam membawa dampak undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beragam tahapan seperti:

• Identifikasi kasus dan keperluan masyarakat
• Perumusan alternatif kebijakan
• Pembahasan dan perdebatan
• Pengambilan keputusan
• Pengesahan kebijakan

Kebijakan yang dihasilkan termasuk beragam bidang layaknya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya. Fungsi  pembuatan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan ada aturan dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, lembaga politik lebih-lebih lembaga eksekutif bertugas untuk jalankan kebijakan tersebut. Presiden dan jajaran kabinetnya bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan konkret. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi:

• Penyusunan rencana aksi dan program kerja
• Pengalokasian sumber daya (anggaran, SDM, layanan prasarana)
• Koordinasi antar lembaga dan lembaga terkait
• Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan kebijakan ini memastikan bahwa apa yang udah diputuskan sanggup diimplementasikan dengan baik dan menambahkan fungsi nyata bagi masyarakat.

3. Pengawasan dan Kontrol

Lembaga politik juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Fungsi ini lebih-lebih dilakukan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Beberapa wujud pengawasan yang dilakukan antara lain:

• Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN
• Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
• Pengujian undang-undang terhadap UUD
• Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara
• Pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum

Fungsi pengawasan ini penting untuk menghambat penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Lembaga Politik dalam Sistem Pemerintahan

Selain menjalankan fungsi-fungsi utamanya, lembaga politik juga memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, di antaranya:

1. Menjaga Stabilitas Politik

Lembaga politik berperan dalam melindungi stabilitas sistem politik dan pemerintahan. Hal ini dilakukan lewat sebagian cara:

• Menyelesaikan konflik keperluan secara damai lewat mekanisme yang ada
• Menyediakan saluran aspirasi bagi masyarakat
• Melakukan rekrutmen dan kaderisasi pemimpin politik
• Menyelenggarakan penentuan lazim yang demokratis
• Menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara

Stabilitas politik penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewakili Kepentingan Masyarakat

Lembaga politik lebih-lebih partai politik dan lembaga perwakilan rakyat berperan dalam menyuarakan aspirasi dan keperluan penduduk dalam sistem politik. Beberapa wujud perwakilan keperluan ini meliputi:

• Menyampaikan aspirasi konstituen dalam sidang parlemen
• Mengajukan rencana undang-undang sesuai keperluan masyarakat
• Melakukan advokasi kebijakan pro-rakyat
• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
• Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Peran perwakilan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disita sesuai dengan tekad dan keperluan rakyat.

3. Pendidikan Politik

Lembaga politik juga berperan dalam menambahkan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan lewat beragam langkah seperti:

• Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan
• Kampanye penentuan umum
• Diskusi dan debat publik perihal isu-isu politik
• Pelatihan kepemimpinan politik
• Publikasi Info perihal kebijakan dan sistem politik

Pendidikan politik penting untuk menaikkan partisipasi dan kesadaran politik penduduk sehingga sanggup berperan aktif dalam sistem demokrasi.

Jenis-Jenis Lembaga Politik

Dalam sistem pemerintahan modern, terkandung sebagian jenis lembaga politik utama yang menjalankan fungsi-fungsi penting, di antaranya:

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk jalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari:

• Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
• Wakil Presiden
• Menteri-menteri kabinet
• Lembaga pemerintah non-kementerian

Lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk membawa dampak kebijakan, mengelola anggaran negara, jalankan program pembangunan, dan menegakkan hukum.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif atau parlemen adalah lembaga yang bertugas membawa dampak undang-undang dan jalankan pengawasan terhadap pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi (pembuatan undang-undang), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari:

• Mahkamah Agung (MA)
• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Komisi Yudisial (KY)

Lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk mengadili perkara, menguji undang-undang, dan melindungi independensi kekuasaan kehakiman.

4. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk beroleh dan menjalankan kekuasaan politik. Fungsi utama partai politik meliputi:

• Rekrutmen politik
• Sosialisasi politik
• Agregasi kepentingan
• Komunikasi politik
• Kontrol terhadap pemerintah

Partai politik berperan penting dalam menjembatani aspirasi penduduk dengan sistem pengambilan kebijakan.

Tantangan dan Permasalahan Lembaga Politik

Meskipun memiliki peran dan fungsi yang penting, lembaga politik juga hadapi beragam tantangan dan problem dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu tantangan terbesar bagi lembaga politik adalah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa wujud penyimpangan yang sering terjadi meliputi:

• Suap dalam sistem legislasi
• Markup anggaran proyek pemerintah
• Nepotisme dalam pengisian jabatan publik
• Konflik keperluan dalam pengambilan kebijakan
• Pemanfaatan layanan negara untuk keperluan pribadi

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini sanggup merusak keyakinan publik dan menghambat efektivitas lembaga politik dalam menjalankan fungsinya.

2. Krisis Kepercayaan Publik

Lembaga politik juga hadapi tantangan berbentuk menurunnya keyakinan publik. Beberapa faktor yang membawa dampak perihal ini antara lain:

1. Kinerja lembaga yang tidak memuaskan
2. Perilaku elit politik yang tidak patut
3. Janji-janji politik yang tidak ditepati
4. Kebijakan yang tidak pro-rakyat
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Krisis keyakinan ini sanggup membawa dampak rendahnya partisipasi politik penduduk dan delegitimasi lembaga politik.

3. Polarisasi Politik

Tantangan lain yang dihadapi lembaga politik adalah meningkatnya polarisasi dan konflik kepentingan. Beberapa wujud polarisasi yang sering terjadi meliputi:

• Persaingan antar partai politik yang tidak sehat
• Konflik ideologi dan identitas
• Politisasi isu SARA
• Pertentangan pusat-daerah
• Gesekan antar lembaga negara

Polarisasi politik ini sanggup menghambat sistem pengambilan ketentuan dan mengganggu stabilitas sistem pemerintahan.

Upaya Penguatan Lembaga Politik

Untuk menangani beragam tantangan dan menaikkan efektivitas lembaga politik, dibutuhkan beragam usaha penguatan, antara lain:

1. Reformasi Sistem Politik

Reformasi sistem politik dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola lembaga politik. Beberapa langkah yang sanggup dilakukan meliputi:

• Penyederhanaan sistem kepartaian
• Penguatan sistem checks and balances antar lembaga
• Peningkatan kualitas penentuan umum
• Penguatan otonomi daerah
• Reformasi birokrasi

Reformasi sistem politik dikehendaki sanggup menciptakan lembaga politik yang lebih efisien dan akuntabel.

2. Penguatan Integritas dan Profesionalisme

Upaya lain yang dibutuhkan adalah menaikkan integritas dan profesionalisme para pejabat dan aparatur lembaga politik. Hal ini sanggup dilakukan melalui:

• Penerapan kode etik yang ketat
• Peningkatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit
• Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
• Penguatan pengawasan internal dan eksternal
• Penerapan reward and punishment yang tegas

Peningkatan integritas dan profesionalisme ini penting untuk membangun keyakinan publik terhadap lembaga politik.

3. Peningkatan Partisipasi Publik

Penguatan lembaga politik juga membutuhkan peningkatan partisipasi publik dalam sistem politik. Beberapa langkah yang sanggup dilakukan antara lain:

• Peningkatan pendidikan politik masyarakat
• Penguatan peran civil society
• Pemanfaatan teknologi Info untuk keterbukaan Info publik
• Pelibatan penduduk dalam sistem pembuatan kebijakan
• Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat

Partisipasi publik yang aktif sanggup menaikkan akuntabilitas lembaga politik dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Baca Juga : Partai Gerindra: Sejarah Visi dan Peran Politik di Indonesia

Klik : selaparangtv.com

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah salah satu partai politik https://newmoorthycafe.com/ yang memiliki pengaruh signifikan di Indonesia. Didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia, Gerindra telah menjadi salah satu partai yang memiliki peran penting dalam peta politik nasional. Artikel ini akan membahas tentang sejarah, visi, dan peran Partai Gerindra dalam kancah politik Indonesia.

BACA JUGA BERITA LAINNYA DISINI: 4 Anggota Militer Yang Memiliki Karir Politik Yang Cemerlang Di Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Partai Gerindra

Partai Gerindra didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 oleh Prabowo Subianto, seorang mantan perwira tinggi TNI yang juga merupakan tokoh politik Indonesia. Gerindra lahir dengan tujuan untuk memberikan alternatif bagi rakyat Indonesia dan menciptakan perubahan besar dalam politik nasional. Nama “Gerindra” merupakan singkatan dari “Gerakan Indonesia Raya,” yang mencerminkan visi partai untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan.

Prabowo Subianto, yang merupakan pendiri sekaligus ketua umum partai ini, memiliki latar belakang yang kuat dalam militer dan dunia usaha. Hal ini menjadikannya sosok yang dikenal luas di Indonesia, terutama dalam dunia politik dan pertahanan. Sejak awal berdirinya, Gerindra berusaha membangun citra sebagai partai yang memperjuangkan nasionalisme, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi dan misi Partai Gerindra mencerminkan komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan mandiri. Gerindra mengedepankan ideologi yang berfokus pada kepentingan rakyat Indonesia dan kedaulatan bangsa.

Visi Partai Gerindra

Visi Partai Gerindra adalah untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera, dengan mengutamakan kepentingan nasional serta kemandirian bangsa. Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berbasis pada pemerataan ekonomi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Misi Partai Gerindra

Misi utama Partai Gerindra adalah memperjuangkan Indonesia yang lebih maju, lebih berdaulat, dan lebih berkeadilan. Adapun beberapa misi yang diusung oleh partai ini antara lain:

• Membangun ekonomi Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada asing dan meningkatkan daya saing nasional.

• Memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.

• Menjaga kedaulatan negara dengan memperkuat pertahanan nasional dan menjaga stabilitas politik dalam negeri.

3. Kiprah Politik Gerindra di Indonesia

Partai Gerindra mulai memperoleh perhatian besar dalam politik Indonesia sejak pemilu 2009. Pada pemilu tersebut, Gerindra berhasil meraih cukup suara untuk masuk ke dalam parlemen, meskipun masih tergolong partai baru. Sejak saat itu, Gerindra terus mengembangkan basis dukungannya di seluruh Indonesia, berfokus pada isu-isu nasionalisme, keberpihakan kepada rakyat, dan kemandirian ekonomi.

Pemilu 2014 dan Prabowo Subianto

Pada pemilu 2014, Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo bersaing ketat dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014, dan meskipun kalah, Gerindra berhasil memperoleh jumlah suara yang signifikan, menjadikannya salah satu partai terbesar di Indonesia. Momen ini menandai posisi Gerindra sebagai kekuatan politik yang harus diperhitungkan.

Pemilu 2019 dan Posisi Partai

Pada Pemilu 2019, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kali ini, meskipun Prabowo kembali kalah dalam pemilu, Gerindra berhasil memperkuat posisinya di parlemen, bahkan berhasil meningkatkan jumlah kursinya. Keputusan Prabowo untuk berkoalisi dengan Joko Widodo setelah pemilu 2019 menunjukkan sikap pragmatis partai ini dalam menghadapi dinamika politik dan mencari peluang untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

Gerindra dalam Koalisi Pemerintah

Setelah Pilpres 2019, Gerindra menjadi salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah bersama dengan PDI-P, Golkar, dan beberapa partai lainnya. Meskipun awalnya berada di posisi oposisi, keputusan Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo membawa pengaruh politik yang signifikan, dengan Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju.

4. Peran Gerindra dalam Pembangunan Politik Indonesia

Sebagai partai yang mendukung nasionalisme dan kemandirian, Gerindra memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan politik Indonesia. Beberapa peran penting Gerindra dalam politik Indonesia antara lain:

Pengawasan terhadap Pemerintah

Gerindra berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu partai terbesar di parlemen, Gerindra memiliki kekuatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat

Gerindra terus mengupayakan kebijakan yang pro-rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta pemerataan pembangunan. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Gerindra sering kali mengusulkan program-program yang mendukung sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur.

Konsolidasi Nasionalisme

Gerindra juga memainkan peran penting dalam memperkuat nasionalisme Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Dalam hal ini, Gerindra menjadi kekuatan yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional, baik dalam konteks ekonomi maupun politik.

5. Tantangan dan Prospek Partai Gerindra

Meskipun Gerindra telah menunjukkan keberhasilan dalam beberapa pemilu, partai ini menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan posisinya di kancah politik Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah menjaga konsistensi dalam mengusung isu-isu yang relevan dengan rakyat, serta mengatasi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan visi partai.

Namun, Gerindra memiliki prospek yang cerah dalam pemilu mendatang, dengan dukungan basis massa yang cukup besar, terutama di kalangan pemilih yang mendukung nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Prabowo Subianto, partai ini berpeluang untuk terus memainkan peran penting dalam politik Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, tugas militer yang sebelumnya berperang memperjuangkan kemerdekaan, justru berkurang. Seperti tidak tersedia kembali hal-hal genting yang wajib dilakukan, bahkan jikalau memang situasi negara udah terlampau aman, nasib tentara pun layaknya menggantung.

Lalu, siapa saja tokoh-tokoh militer Indonesia yang berkiprah di politik yang dulu menyita peran di dalam perpolitikan di tanah air sejak masa kemerdekaan sampai saat ini?

1. Soeharto

Jalan militer menuju panggung politik mengerti terbuka terlampau lebar saat Soeharto menggapai tampuk kekuasaan sebagai presiden di masa Orde Baru. Soeharto terlampau membuka area seluas bisa saja bagi orang-orang militer untuk terlibat di dalam kehidupan politik, terutama di pemerintahan.

Adalah rencana Dwifungsi ABRI yang melenggangkan dan melegalkan langkah militer untuk berperan di dalam politik. Dwifungsi ABRI diklaim miliki basic hukum yang kuat lantaran didukung UUD 1945. Hal ini ditegaskan oleh Departemen Hankam di dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI (1978).

Pelaksanaan Dwifungsi ABRI sendiri dilegitimasi melalui penetapan basic hukum yang berkesinambungan, dari Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 sampai Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978, terhitung Undang-undang No. 82 Tahun 1982.

2. Try Sutrisno

Nama Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno memang populer sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Jauh sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Try sendiri merupakan Panglima ABRI. Pada tahun 1974, Try terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto.

Lalu pada bulan Februari 1993, saat yang serupa di mana Try berhenti dari posisinya sebagai Pangab dan sebulan sebelum MPR dijadwalkan bersua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden.

Kala itu, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk Wakil Presiden. Namun, ketentuan tak tercantum di dalam rezim Soeharto sendiri adalah wajib menunggu Presiden dulu untuk mengajukan calon yang dipilihnya.

3. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan terjun ke dunia politik setelah wajib pensiun dini pada umur 50 tahun pada 1999 karena diminta Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk ke di dalam kabinet dan menjadi menteri. Saat itu, SBY sendiri memang mengaku sedih meninggalkan dunia militer.

Rasa sedih itu nampak lantaran SBY dan keluarga memang lebih miliki cita-cita untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Apalagi, peluang itu memang terbuka terlampau lebar karena pada saat bersamaan Panglima TNI Jenderal Wiranto mengusulkan SBY sebagai KSAD kepada presiden.

Cita-cita menjadi KSAD terhitung udah nampak sejak SBY lulus Akademi Militer. SBY yang selanjutnya terjun ke dunia politik menjelaskan bahwa keputusan yang memicu dirinya batal memimpin Angkatan Darat itu memang terlampau berat.

4. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dikenal secara luas sebagai sosok perwira militer, pengusaha, dan politisi Indonesia. Ia mengawali karier militernya pada tahun 1969 bersama mendaftar di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah SBY.

Baca Juga : Kabar Politik: Prabowo Siap Maju di Pilpres 2029 hingga Rencana Jokowi Bikin Partai

Selesai meniti pendidikan di sana, Prabowo mengawali karier di TNI AD dan merasa bertugas pada operasi-operasi militer di Timor Timur. Kariernya melesat di Komando Pasukan Khusus, di mana ia memimpin Detasemen Penanggulangan Teror dan sesudah itu sebagai komandan jenderal, memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma.

Di akhir masa Orde Baru, Prabowo bertugas sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Lalu, karier militernya berakhir bersama pangkat letnan jenderal setelah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira Angkatan Darat.